Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Permen Atr/Bpn No. 1 Tahun 2021 Dan Permen Atr/Bpn No. 3 Tahun 2023 Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia

Lusiatun Nurhasanah, . (2025) Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Permen Atr/Bpn No. 1 Tahun 2021 Dan Permen Atr/Bpn No. 3 Tahun 2023 Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (145kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB)

Abstract

Transformasi digital di bidang pertanahan membawa perubahan signifikan terhadap sistem administrasi pertanahan, termasuk penggantian sertifikat tanah konvensional menjadi sertifikat elektronik. Sertifikat tanah elektronik diatur melalui Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah elektronik di tengah meningkatnya potensi sengketa, risiko kejahatan siber, serta kesenjangan pemahaman teknologi masyarakat. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 2 yaitu: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia; dan Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia terhadap perlindungan hukum pemegang sertifikat tanah elektronik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif- analitis. Sumber data diperoleh dari studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Validitas penelitian diperkuat dengan pendekatan teori kepastian hukum sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diatur dalam kedua Permen tersebut belum sepenuhnya memberikan rasa aman terhadap pemegang sertifikat tanah elektronik, terutama dari aspek keamanan data dan infrastruktur teknologi. Kendala yang dihadapi meliputi kesiapan SDM, sarana pendukung, serta belum meratanya pemahaman digital di masyarakat. Kesimpulannya, meskipun kebijakan ini merupakan langkah maju dalam digitalisasi pertanahan, masih diperlukan penyempurnaan sistem dan penguatan regulasi untuk memastikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi pemegang sertifikat tanah elektronik.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Sertifikat Tanah Elektronik, Digitalisasi, Kepastian Hukum, Permen ATR/BPN
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	25 Apr 2026 03:32
Last Modified:	25 Apr 2026 03:32
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19487

Actions (login required)

View Item