Penanganan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus di Rumah Singgah Blandongan Tangerang Selatan)

Intan Fatmawati, . (2025) Penanganan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 16 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus di Rumah Singgah Blandongan Tangerang Selatan). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (894kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (169kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)

Abstract

Permasalahan sosial di perkotaan, seperti meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Tangerang Selatan. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, pemerintah daerah telah mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019, salah satunya dengan mendirikan Rumah Singgah Blandongan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya evaluasi terhadap efektivitas peranan Dinas Sosial dalam penanganan PMKS dan identifikasi kendala yang menghambat optimalisasi layanan di rumah singgah tersebut. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana peranan Dinas Sosial dalam menangani PMKS serta kendala yang dihadapi berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan peran melalui penyediaan layanan dasar, asesmen, hingga proses rujukan dan reintegrasi sosial. Namun, implementasinya belum maksimal karena berbagai kendala seperti kurangnya tenaga profesional, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta sulitnya penanganan ODGJ yang tidak memiliki identitas. Selain itu, penolakan dari pihak keluarga terhadap PMKS juga menjadi hambatan serius dalam proses reintegrasi sosial. Berdasarkan teori implementasi menurut Jones, ditemukan bahwa rangkaian aktivitas yang dilakukan belum sepenuhnya menghasilkan dampak nyata karena masih terbentur masalah struktural dan operasional. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan sistem pelaksanaan kebijakan, penguatan sinergi antarinstansi, serta pemenuhan sumber daya untuk mendukung pelayanan yang berkelanjutan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	PMKS, Dinas Sosial, Rumah Singgah, Perda No. 16 Tahun 2019
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	18 Apr 2026 03:53
Last Modified:	18 Apr 2026 03:53
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19355

Actions (login required)

View Item