Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Putusan Perceraian Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Bagi Istri Yang Ditelantarkan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mre)

Herinton Pasaribu, . (2025) Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hukum Acara Perdata Dalam Putusan Perceraian Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Bagi Istri Yang Ditelantarkan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mre). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (570kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (358kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (438kB)

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan berjalan harmonis, dan banyak yang berakhir dalam perceraian akibat berbagai persoalan, termasuk penelantaran dalam rumah tangga. Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum acara perdata dalam putusan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang istri yang ditelantarkan oleh suaminya, namun gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam Putusan Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Mre. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum acara perdata terhadap kasus tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta untuk menilai apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim telah mencerminkan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Majelis Hakim telah menerapkan hukum acara perdata secara prosedural dengan mengacu pada Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975, yang mensyaratkan masa dua tahun penelantaran sebagai dasar sah perceraian, namun pendekatan tersebut terlalu formalistik dan kurang memperhatikan realitas sosial serta kondisi faktual istri yang telah ditelantarkan. Gugatan yang diajukan oleh istri dibuktikan dengan dokumen resmi dan saksi yang sah, tetapi tetap tidak dapat diperiksa secara materiil karena dianggap prematur. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak yang lemah dalam relasi perkawinan belum sepenuhnya terakomodasi dalam praktik peradilan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem hukum acara perdata dalam praktik masih lebih menekankan pada kepastian hukum normatif dibandingkan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang lebih progresif oleh hakim dalam perkara perceraian, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak, guna mewujudkan keadilan yang berimbang antara prosedur dan substansi hukum.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perceraian, Penelantaran, Niet Ontvankelijk Verklaard, Hukum Acara Perdata, Perlindungan Perempuan, Putusan Pengadilan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	09 Apr 2026 06:08
Last Modified:	09 Apr 2026 06:08
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19281

Actions (login required)

View Item