Ficky Shafira, . (2025) Beberapa Aspek Yuridis Terhadap Penggunaan Merek Secara Melawan Hukum Yang Memiliki Kesamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. (Analisis Putusan Nomor 65/Pdt.Sus/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst). Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (772kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (87kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (85kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB) |
Abstract
Merek mempunyai peranan dalam suatu produk selain untuk memperkenalkan produk dari suatu perusahaan karena merek berfungsi sebagai daya pembeda (distinctiveness) suatu barang dan/atau jasa yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi suatu perusahaan yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Menganalisis hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum atas merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari analisis dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Perlindungan Hukum Atas Merek Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis adalah Perlindungan hukum yang harus diberikan dan diterapkan terhadap hak eksklusif sebagai hak milik. Hukum harus dapat memberikan jaminan perlindungan penuh kepada pemilik hak atas merek terdaftar dari pelanggaran-pelanggaran hak atas merek yang mengganggu setiap kegiatan pemilik merek terdaftar tersebut. Perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Hambatannya yaitu kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran merek; Masyarakat tidak mempedulikan lagi bahwa barang yang mereka beli merupakan barang hasil pelanggaran merek; Adanya rasa enggan dalam melakukan penuntutan terhadap pelanggaran merek. Solusinya adalah harus menyelenggarakan seminar dan pelatihan tentang pendaftaran merek; Pembinaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha dengan cara memberi peringatan (warning) jika melakukan kesalahan bagi yang meniru atau memalsukan merek; Sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek secara berkala; Penyuluhan Pendidikan mengenai merek kepada para pelaku usaha.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum; Sengketa Merek |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Mahlil Muhammad |
| Date Deposited: | 08 Apr 2026 07:18 |
| Last Modified: | 08 Apr 2026 07:18 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19260 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
