Tinjauan Yuridis Putusan Pidana Dibawah Pidana Minimal Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2024/Pn Thn )

Febriyanti Dhone, . (2025) Tinjauan Yuridis Putusan Pidana Dibawah Pidana Minimal Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2024/Pn Thn ). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB)

Abstract

Perkembangan masyarakat akibat era globalisasi ini rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, dan kekerasan seksual, serta membujuk anak melakukan persetubuhan, seperti yang penulis angkat dalam skripsi ini. Metode penelitian yang diterapkan penulis adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Penulis berpendapat bahwa perumusan ketentuan yang mengatur sanksi pidana dalam Tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, diatur dalam Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun, sedangkan dalam aturan yang lebih khusus diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Mengacu terhadap asas lex spesialis derogate legi generali, maka dalam penerapan hukum materil menggunakan aturan yang khusus yaitu Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 64/Pid.Sus/2024/PN Thn, menyatakan Terdakwa Rio Geraldy Linda Alias Rivan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (seratus juta rupiah), dengan subsider selama 1 (satu) bulan. Padahal jika mengacu hukuman pada Pasal 81 ayat (2) tersebut, hukumannya adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang senyatanya sudah menyalahi Asas Kepastian Hukum yang telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang dan Indonesia menganut Civil Law System salah satu karakteristik utama ialah penggunaan aturan-aturan yang tertulis dan terbukukan (terkodifikasi) sebagai sumber hukumnya.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Persetubuhan, Anak, Pidana Minimal Khusus
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	08 Apr 2026 07:13
Last Modified:	08 Apr 2026 07:13
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19259

Actions (login required)

View Item