Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Diperjualbelikan Setelah Adanya Proses Pendaftaran Tanah Ditinjau Dari Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Analisis Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/Pn Byw)

Febiana Cahya Novita Sukma, . (2025) Sengketa Kepemilikan Tanah Yang Diperjualbelikan Setelah Adanya Proses Pendaftaran Tanah Ditinjau Dari Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Analisis Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/Pn Byw). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (547kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB)

Abstract

Sengketa pertanahan merupakan permasalahan hukum yang kerap terjadi di Indonesia, terutama ketika terjadi peralihan hak atas tanah tanpa disertai pendaftaran secara resmi. Salah satu ketentuan hukum yang menjadi landasan penyelesaian sengketa semacam ini adalah Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik yang telah menguasai tanah lebih dari lima tahun tanpa gangguan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada pembeli beritikad baik dalam sengketa tanah yang belum didaftarkan secara resmi, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah yang telah diperjualbelikan dan kemudian disengketakan oleh pihak ketiga, sebagaimana dikaji dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Byw. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli yang memperoleh tanah secara sah dan menguasainya selama lebih dari lima tahun tanpa adanya keberatan dari pihak manapun berhak mendapatkan perlindungan hukum, meskipun belum memiliki sertifikat resmi. Dalam kasus Sahrumi sebagai penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa penggugat adalah pembeli beritikad baik karena telah membeli tanah secara sah, menguasai secara damai selama 18 tahun, serta membayar pajak secara teratur. Permintaan kompensasi dari tergugat (ahli waris pemilik awal) dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, dan hakim memutuskan bahwa pendaftaran sertifikat hak milik dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pihak tergugat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pasal 32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 memberikan perlindungan konkret terhadap pembeli beritikad baik dan merupakan bentuk perwujudan asas kepastian hukum. Saran dari penelitian ini adalah pentingnya kesadaran masyarakat untuk segera melakukan pendaftaran tanah guna menghindari sengketa di kemudian hari serta perlunya peningkatan peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyosialisasikan pentingnya pendaftaran tanah secara sistematis dan menyeluruh.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Sengketa Tanah, Pembeli Beritikad Baik, Perlindungan Hukum, Pendaftaran Tanah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	08 Apr 2026 07:00
Last Modified:	08 Apr 2026 07:00
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19258

Actions (login required)

View Item