Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Di Tinjau Berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Erik Sanjaya, . (2025) Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Di Tinjau Berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (784kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (102kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (37kB) | Preview
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui persepsi hukum dan sebab-akibat. Penelitian ini mengkaji peran pemerintah desa dalam pelaksanaan otonomi desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Undang-Undang ini menempatkan kepala desa sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan pemerintah desa, tantangan yang dihadapi, dan solusi strategis guna meningkatkan efektivitas otonomi desa dalam konteks hukum dan pembangunan nasional. Kajian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi otonomi desa dipengaruhi oleh faktor regulasi, sumber daya manusia, keuangan desa, dan dukungan partisipasi masyarakat. Kepala desa memiliki kewenangan strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan berbasis masyarakat. Perubahan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan kewenangan baru yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 diharapkan memperkuat stabilitas pemerintahan desa dan meningkatkan kemandirian desa. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan signifikan, termasuk kurangnya pemahaman kepala desa tentang regulasi, keterbatasan anggaran, dan rendahnya kapasitas aparatur desa. Regulasi yang belum sepenuhnya jelas juga menimbulkan interpretasi yang berbeda di tingkat daerah, yang berdampak pada keterlambatan implementasi program. Selain itu, terdapat risiko munculnya “raja kecil” di tingkat desa akibat lemahnya mekanisme pengawasan. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas kepala desa melalui pelatihan, penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas internal, dan optimalisasi dana desa untuk pembangunan prioritas. Selain itu, perlu ada harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah serta pembentukan sistem evaluasi berbasis indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan kepala desa dalam menjalankan tugas. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan desa juga harus diperkuat melalui musyawarah desa yang inklusif dan transparan. Kesimpulannya, pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 junto UU Nomor 3 Tahun 2024 memberikan peluang besar bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pemerintah Desa, Otonomi Desa, Pasal 26 Ayat (1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	08 Apr 2026 06:31
Last Modified:	08 Apr 2026 06:31
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19255

Actions (login required)

View Item