Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Penyalahguna Narkotika Ringan Dalam Putusan Nomor 1868/Pid.Sus/2021/Pn Mdn Dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Sema Nomor 4 Tahun 2010 (Analisis Putusan Pengadian Negeri Medan No.1868/Pid.Sus/2021/PN Mdn)

Eka Diannitari Sinaga, . (2025) Analisis Yuridis Terhadap Pemidanaan Penyalahguna Narkotika Ringan Dalam Putusan Nomor 1868/Pid.Sus/2021/Pn Mdn Dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Sema Nomor 4 Tahun 2010 (Analisis Putusan Pengadian Negeri Medan No.1868/Pid.Sus/2021/PN Mdn). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (786kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB)

Abstract

Dalam Putusan No.1868/Pid.Sus/2021/PN Mdn, perkara ini, terdakwa Puput Ramadani dijatuhi pidana penjara 3 tahun meskipun hanya terbukti sebagai pengguna sabu seberat 0,12 gram. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA No. 4 Tahun 2010, pengguna narkotika ringan yang tidak terlibat peredaran gelap seharusnya memperoleh rehabilitasi, bukan pidana penjara.Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisis putusan No.1868/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesimpulan bahwa penyalahguna narkotika ringan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1868/Pid.Sus/2021/PN Mdn, di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun atas kepemilikan sabu seberat 0,12 gram untuk konsumsi pribadi. Berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA No. 4 Tahun 2010, seharusnya penyalahguna seperti ini lebih tepat dijatuhi rehabilitasi, bukan pidana penjara. Pemidanaan dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan assessment sebagai syarat rehabilitasi dan tidak mencerminkan prinsip keadilan substantif maupun restoratif. Putusan ini berimplikasi pada pengabaian hak atas pemulihan bagi penyalahguna dan berkontribusi terhadap overcrowding lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, historis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak didasarkan pada assessment terpadu sebagaimana disyaratkan, sehingga mengabaikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan dalam putusan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip perlakuan manusiawi dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menegaskan pentingnya pelaksanaan perlindungan hukum yang konsisten dan proporsional bagi penyalahguna narkotika ringan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penyalahguna Narkotika, Perlindungan Hukum, Pemidanaan, Putusan Pengadilan, Rehabilitasi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	06 Apr 2026 08:28
Last Modified:	06 Apr 2026 08:28
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19236

Actions (login required)

View Item