Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika Golongan I Ditinjau Dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pada Polres Tangerang Selatan)

Dwi Mochammad Ridwan, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika Golongan I Ditinjau Dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pada Polres Tangerang Selatan). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB)

Abstract

Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum karena penyalahgunaan narkotika harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengguna narkotika golongan I ditinjau dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak di Polres Tangerang Selatan dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap anak sebagai pengguna narkotika golongan I di Polres Tangerang Selatan. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai penyalahguna di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mulai dari proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutuan, pemeriksaan di pengadilan dan pemasyarakatan. Pelaksanaan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya. Polres Tangerang Selatan telah berupaya melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No 11 Tahun 2012. Penyidik kepolisian berupaya mewujudkan perlindungan hukum dengan memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversi. Tetapi upaya penyidik dalam perlindungan hukum anak masih belum maksimum karena ternyata masih banyak pelanggaran terhadap hak-hak nak dan juga masih banyak anak penyalahguna narkotika yang diproses melalui peradilan pidana. Pada hakekatnya segala bentuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum termasuk juga ketika berhadapan dengan perkara narkotika maka harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Bentuk sanksi pidana terhadap anak sebagai pengguna narkotika golongan I diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi, dengan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultima ratio). Mengenai bentuk sanksi pidana yang mungkin dijatuhkan kepada anak pengguna narkotika golongan I, sesuai dengan UU SPPA: Diversi (Pengalihan Penyelesaian Perkara di Luar Proses Peradilan Pidana), Jika Diversi Tidak Berhasil, Sanksi Pidana yang Dapat Dijatuhkan

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Anak, Narkotika
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	06 Apr 2026 08:12
Last Modified:	06 Apr 2026 08:12
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19234

Actions (login required)

View Item