Tanggung Jawab Hukum Terhadap Seorang Ayah Yang Mungkar Dalam Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Pasal 156 D Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jati kalang Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)

Dina Afkarina, . (2025) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Seorang Ayah Yang Mungkar Dalam Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Pasal 156 D Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jati kalang Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (606kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (69kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang tanggungjawab seorang ayah yang mengingkari kewajibannya dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian dengan studi kasus di Desa Jati Kalang. Adapun yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti merupakan isu sosial yang cukup umum namun belum banyak dikaji secara mendalam. Adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan implementasi di lapangan, serta dampak negatifnya terhadap kesejahteraan anak dan beban ibu sebagai orang tua tunggal, menjadi alasan utama pentingnya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan langkah hukum terhadap ayah yang lalai dalam memberi nafkah dan memahami Kompilasi Hukum Islam mengenai tanggung jawab ini. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap ayah yang mengingkari kewajiban ini meliputi upaya hukum perdata melalui gugatan ke Pengadilan Agama dan upaya hukum pidana berdasarkan ketentuan penelantaran keluarga. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa ibu yang telah bercerai dan tidak mendapatkan nafkah dari mantan suami memilih untuk tidak menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak anak untuk mendapat nafkah dari ayah pasca perceraian telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi kendala dalam praktik. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut : Bagi pemerintah, perlu pengawasan lebih terhadap nafkah anak pasca perceraian melalui unit khusus di Pengadilan Agama, sosialisasi hukum di desa, dan Masyarakat juga pemilihan calon suami sebaiknya dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan aspek nasab (keturunan), akhlak, dan kapasitas tanggung jawab, sebagaimana dianjurkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Tanggung Jawab Hukum, Nafkah Anak, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	06 Apr 2026 07:54
Last Modified:	06 Apr 2026 07:54
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19230

Actions (login required)

View Item