Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Sosial Media Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Desvanka Jasmine Shelomita, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Sosial Media Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (563kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (46kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak besar terhadap interaksi sosial di era digital. Media sosial, yang seharusnya menjadi ruang ekspresi dan komunikasi, justru turut menjadi medium subur terjadinya pelecehan seksual, khususnya terhadap perempuan. Fenomena ini menunjukkan pergeseran bentuk kekerasan yang tidak lagi hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga di ruang virtual. Korban pelecehan seksual di media sosial kerap kali mengalami tekanan psikologis, kehilangan rasa aman, serta kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Meski telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kenyataannya implementasi perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di dunia maya masih menghadapi banyak kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban pelecehan seksual di media sosial serta menelusuri peran lembaga seperti Komnas Perempuan dalam memberikan pendampingan dan advokasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap pihak Komnas Perempuan sebagai narasumber kunci. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta evaluasi mereka terhadap upaya perlindungan yang telah dilakukan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual di media sosial masih sering kali dianggap sebagai persoalan ringan oleh masyarakat dan penegak hukum, sehingga korban kerap merasa enggan untuk melapor. Komnas Perempuan sebagai lembaga negara independen memiliki peran penting dalam memberikan layanan pengaduan, pendampingan psikologis, hingga mendorong reformasi kebijakan publik. Dari wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa hambatan terbesar dalam penanganan kasus pelecehan seksual daring adalah lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender secara daring, serta belum maksimalnya integrasi antara UU TPKS dan UU ITE dalam menjerat pelaku. Oleh karena itu, sinergi antar lembaga serta peningkatan edukasi publik menjadi poin penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan hukum, perempuan, pelecehan, media sosial, cyber crime
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	02 Apr 2026 07:11
Last Modified:	02 Apr 2026 07:11
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19201

Actions (login required)

View Item