Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt)

Dera Fitriani, . (2025) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB)
Preview	Text BAB II.pdf Download (321kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (66kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (429kB)

Abstract

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perihal perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP. Penelitian ini berfokus pada Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt, dengan tujuan untuk mendalami pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim saat menjatuhkan putusan, serta menilai sejauh mana penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik peradilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif (Yuridis normative) dengan fokus pada Perundang-Undangan dan analisis kasus yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (Library research), dengan bahan kajian utama data sekunder berupa peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, serta tulisan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Temuan dari penelitian ini menunjukkan, bahwa dalam putusan ini ketentuan hukum yang digunakan oleh hakim dan lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam putusan ini hakim menjatuhkan putusan hanya menggunakan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara hanya selama 8 bulan, seharusnya hakim memberikan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa karena perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana perjudian online. Namun, dalam putusan ini hakim tidak mempertimbangkan ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian online yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian online faktanya dalam banyak kasus tindak pidana perjudian online, salah satunya dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Bkt masih menggunakan Pasal 303 KUHP, ini membuktikan bahwa tidak berlakunya Asas lex specialis degorat legi generali yaitu sebuah prinsip hukum yang berarti aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum. Terutama, apabila mengingat perbuatan tindak pidana terdakwa yang Residivis yaitu pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku dan kasus yang sama. Dalam banyak kasus status terdakwa yang Residivis menjadi faktor keadaan yang memberatkan, seharusnya terdakwa diberikan hukuman yang lebih berat agar mendapatkan efek jera dan menegaskan bahwa perjudian tanpa izin tidak akan ditoleransi serta perbuatan tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat. Hasil putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara hanya selama 8 bulan tidak sebanding dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan terdakwa. Hakim perlu menegakkan keadilan sanksi sesuai ketentuan berlaku, agar putusan mencerminkan keadilan bagi masyarakat.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	02 Apr 2026 06:33
Last Modified:	02 Apr 2026 06:33
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19198

Actions (login required)

View Item