Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Atas Perkawinan Di Bawah Umur di Wilayah Kecamatan Periuk Tahun 2022-2024)

Daniel Eduard Gidion, . (2025) Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Atas Perkawinan Di Bawah Umur di Wilayah Kecamatan Periuk Tahun 2022-2024). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)

Abstract

. Penelitian ini membahas tentang dampak hukum dari perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan penting dalam undang-undang ini adalah penetapan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Meskipun demikian, praktik perkawinan anak masih sering terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur batas usia perkawinan, menelaah pelaksanaan dispensasi kawin, serta menganalisis dampak hukum dari perkawinan di bawah umur, baik dari segi keabsahan hukum, perlindungan hak perdata, maupun status hukum anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dispensasi yang diajukan dengan alasan mendesak, seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan budaya. Selain itu, praktik perkawinan anak dapat menimbulkan berbagai dampak hukum, antara lain tidak sahnya perkawinan, tidak tercatatnya pernikahan di KUA, serta hilangnya hak-hak perdata dan perlindungan hukum bagi anak dan perempuannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya efektif karena masih dipengaruhi factor sosial, budaya, dan lemahnya pengawasan dispensasi kawin. Selain itu, perkawinan dibawah umur menimbulkan berbagai dampak, antara lain ketidakpastian status hukum, hilangnya hak-hak perdata anak, beban ekonomi keluarga akibat rendahnya pendidikan dan penghasilan, serta masalah sosial seperti stigma masyarakat dan terganggunya kesejahteraan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan edukasi hukum, dan pemberdayaan masyarakat untuk menekan angka perkawinan umur di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perkawinan Anak, Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Dampak Hukum, Perlindungan Anak
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	02 Apr 2026 06:05
Last Modified:	02 Apr 2026 06:05
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19196

Actions (login required)

View Item