Problematika Pengaturan Kedudukan Staf Khusus Pemerintah Daerah Khusus Jakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Provinsi Jakarta Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Budayawan Gerio Putra, . (2025) Problematika Pengaturan Kedudukan Staf Khusus Pemerintah Daerah Khusus Jakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Provinsi Jakarta Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (952kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB)

Abstract

Pada hari Rabu 5 Februari 2025, Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia mengeluarkan peringatan keras bagi kepala daerah terpilih 2025-2030 untuk mengangkat pegawai baru, khususnya staf khusus. Prof. Zudan menegaskan mengangkat pegawai baru harus menggunakan jalur yang sah yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.Gubernur Daerah khusus Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta memliki keunikan yang membolehkannya untuk memiliki staf khusus. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 adalah undang-undang yang mengatur Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Adanya Asas lex superior derogat legi generali, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang daerah Khusus Jakarta yang secara ekplisit dalam pasal 38 ayat (1) dan (2) dapat menjawab bahwa staf khusus dapat diangkat Gubernur dan diatur secara rinci persyaratan, tata cara pengangkatan, dan penghasilan dalam Peraturan Gubernur.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Staff Khusus, Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	01 Apr 2026 06:51
Last Modified:	01 Apr 2026 06:51
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19174

Actions (login required)

View Item