Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Pada Masa Pandemi Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Bab Iv Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT Inti Nomika Indonesia)

Cornelia Diana Rastiti, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Pada Masa Pandemi Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Bab Iv Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT Inti Nomika Indonesia). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB)

Abstract

Perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam situasi pandemi banyak perusahaan melakukan efisiensi dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk terhadap tenaga kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja PKWT yang mengalami PHK secara sepihak oleh perusahaan, khususnya pada masa pandemi, dengan studi kasus di PT Inti Nomika Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT sesuai dengan Pasal 81 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan sebagai bentuk perubahan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu dengan melihat pelaksanaan hukum positif di lapangan melalui pendekatan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait, seperti HRD dan Direktur PT Inti Nomika Indonesia. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami kesesuaian praktik di lapangan dengan norma hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa PHK sepihak terhadap pekerja PKWT selama masa pandemi dilakukan oleh perusahaan dengan alasan efisiensi dan kondisi force majeure akibat pandemi. Namun, dalam pelaksanaannya, perusahaan belum sepenuhnya memenuhi hak normatif pekerja sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini terlihat dari tidak diberikannya kompensasi secara menyeluruh kepada pekerja yang masa kontraknya dihentikan sebelum waktunya, serta tidak dilakukannya proses bipartit atau mediasi secara maksimal sebelum keputusan PHK diambil. Meskipun Pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan penguatan hak terhadap pekerja PKWT, dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan oleh pelaku usaha. Kurangnya pemahaman hukum dari pihak pekerja dan lemahnya pengawasan dari pemerintah juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan perlindungan hukum tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah preventif dan represif baik dari pemerintah, pengusaha, maupun pekerja sendiri agar implementasi perlindungan hukum dapat berjalan sesuai ketentuan. Perlindungan hukum yang adil harus menjamin keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan hak pekerja untuk mencegah terjadinya PHK sepihak tanpa dasar hukum yang kuat.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	perlindungan hukum; pkwt; phk sepihak; pandemi; undang-undang cipta kerja
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	01 Apr 2026 06:18
Last Modified:	01 Apr 2026 06:18
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19167

Actions (login required)

View Item