Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 ( Analisis Putusan No.659/Pid.Sus/2023/PN.PDG )

Dafa Muhammad Syah, . (2025) Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 ( Analisis Putusan No.659/Pid.Sus/2023/PN.PDG ). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (811kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan undang-undang tersebut seringkali menimbulkan permasalahan, khususnya dalam membedakan antara pengguna dan pengedar narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 659/Pid.Sus/2023/PN Pdg dengan ketentuan Pasal 112 UU Narkotika, serta mengevaluasi apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan substantif dan pendekatan hukum yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis formal unsur-unsur Pasal 112 memang dapat dianggap terpenuhi, karena terdakwa terbukti memiliki narkotika tanpa hak. Namun secara substantif, penerapan pasal tersebut dinilai tidak tepat mengingat terdakwa hanya memiliki ±0,25 gram sabu untuk konsumsi pribadi, tanpa ada indikasi sebagai pengedar. Berdasarkan ketentuan Pasal 127, Pasal 54, dan Pasal 103 UU Narkotika, seharusnya terdakwa diarahkan ke rehabilitasi, bukan dijatuhi pidana penjara. Majelis hakim dalam putusan ini juga tidak mempertimbangkan hasil asesmen dari lembaga berwenang sebagaimana diamanatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan semangat dan substansi hukum dalam UU Narkotika, serta mengabaikan pendekatan keadilan restoratif yang lebih mengedepankan pemulihan bagi penyalahguna narkotika. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya reformasi pendekatan penanganan perkara narkotika agar lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata pemidanaan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Putusan Pengadilan, Narkotika, Pasal 112, Rehabilitasi, Keadilan Restoratif
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	01 Apr 2026 06:14
Last Modified:	01 Apr 2026 06:14
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/19166

Actions (login required)

View Item