Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dengan Status Sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 82K/Pdt.Sus-PHI/2022)

Aris Irvandi, . (2025) Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dengan Status Sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 82K/Pdt.Sus-PHI/2022). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (874kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (126kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB)

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu permasalahan yang paling sering terjadi dalam hubungan industrial, terutama ketika dilakukan secara sepihak oleh pengusaha tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya kasus tenaga kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 82K/Pdt.Sus-PHI/2022, sehingga menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak tenaga kerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dengan status Perjanjia Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya pada dasarnya telah memberikan landasan normatif mengenai prosedur Pemutusan Hubungan Kerja, termasuk hak tenaga kerja atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya pengusaha yang tidak mematuhi prosedur tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan tenaga kerja. Putusan Mahkamah Agung Nomor 82K/Pdt.Sus-PHI/2022 menegaskan pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak, di mana hakim mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dalam memberikan putusan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun regulasi telah mengatur secara cukup jelas, implementasi dan pengawasan masih perlu diperkuat agar tujuan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dapat terwujud.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pemutusan Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Ketenagakerjaan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	30 Jan 2026 07:45
Last Modified:	30 Jan 2026 07:45
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/18688

Actions (login required)

View Item