Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Kebocoran Data Pribadi Nasabah : Tinjauan Berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Analisis Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PN Sby)

Arini Tantri, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Kebocoran Data Pribadi Nasabah : Tinjauan Berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Analisis Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PN Sby). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (764kB)
	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (692kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB)

Abstract

Perlindungan data pribadi merupakan hak fundamental setiap individu yang dijamin oleh hukum, terutama di era digital yang ditandai dengan masifnya aktivitas pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data oleh institusi, termasuk sektor perbankan. Penelitian ini menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kasus kebocoran data pribadi nasabah dalam Putusan Nomor 615/Pdt.G/2023/PN Sby, dengan titik berat pada Pasal 46 ayat (1) Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam perkara tersebut, Penggugat mengklaim mengalami kerugian akibat bocornya data pribadi yang dikuasai oleh pihak bank. Namun, gugatan tersebut ditolak majelis hakim karena dianggap tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah menyediakan landasan hukum yang cukup progresif, termasuk hak atas ganti rugi bagi subjek data, implementasinya dalam praktik peradilan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah lemahnya pembuktian dari pihak korban, serta ketiadaan mekanisme pembuktian terbalik dalam kasus kebocoran data, yang justru menyulitkan posisi korban. Putusan pengadilan juga dinilai belum mencerminkan semangat perlindungan korban sebagaimana yang diamanatkan UU PDP. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan dalam aspek regulasi teknis, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta keterlibatan otoritas pengawas data pribadi secara aktif untuk menegakkan prinsip akuntabilitas pengendali data. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik sekaligus memberikan masukan normatif bagi perbaikan sistem hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan hukum, kebocoran data pribadi, nasabah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	30 Jan 2026 07:34
Last Modified:	30 Jan 2026 07:34
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/18687

Actions (login required)

View Item