Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Pekerja Atau Buruh Pasca Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 905 K/Pdt.Sus-PHI/2024)

Alfhira Femyany Bratanegara, . (2025) Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Pekerja Atau Buruh Pasca Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 905 K/Pdt.Sus-PHI/2024). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (958kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)

Abstract

alam praktik ketenagakerjaan di Indonesia, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Perusahaan kerap kali menjadi polemic dan menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja. Tindakan tersebut seringkali mengabaikan pemenuhan hak-hak normatif pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Salah satu kasus yang mencerminkan hal tersebut adalah Putusan Nomor 905 K/Pdt.Sus-PHI/2024, yang melibatkan delapan pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh PT. Asuransi Jiwasraya. Permasalahannya adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh pasca pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Perusahaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta bagaimana hak-hak para pekerja/buruh atas putusan hakim nomor: 905 K.Pdt.Sus-PHI/2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada pekerja pasca pemutusan hubungan kerja secara sepihak serta bagaimana realisasi hak-hak pekerja dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini dilakukan dengan studi Pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim hanya mengabulkan Sebagian hak pekerja sesuai dengan PP Nomor 35 Tahun 2021 yaitu, uang pesangon, uang penggantian hak berupa ongkos pulang dan sisa cuti tahunan, uang penghargaan masa kerja, tanpa mempertimbangkan utuh isi Perjanjian Kerja Bersama yang telah mengatur secara spesifik hak-hak pekerja pasca pemutusan hubungan kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Hal ini menunjukan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja pasca pemutusan hubungan kerja. Fakta ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum yang diberikan kepada para pekerja pasca Pemutusan Hubungan Kerja, serta adanya ketikdaksesuai antara prinsip hukm yang seharusnya (das sollen) dan praktik hukum yang terjadi (das sein). Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pekerja agar hak-hak normatif nya tidak diabaikan dalam praktik hubungan industrial.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan Hukum, Ketenagakerjaan, Hak Pekerja
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	29 Jan 2026 06:38
Last Modified:	29 Jan 2026 06:38
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/18667

Actions (login required)

View Item