Perlindungan Hukum Kebebasan Umat Beragama Dalam Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Ditinjau Dari Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Dan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Pendirian Gereja Huria Kristen Batak Protestan Kota Cilegon)

Agustina Putri, . (2025) Perlindungan Hukum Kebebasan Umat Beragama Dalam Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Ditinjau Dari Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Dan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendirian Rumah Ibadah (Studi Kasus Pendirian Gereja Huria Kristen Batak Protestan Kota Cilegon). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (750kB)

Abstract

Dosen Pembimbing Dadan Herdiana, S.H., M.H. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penolakan pendirian rumah ibadah di Indonesia, yang mencerminkan belum optimalnya perlindungan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendirian Rumah Ibadah. Rumusan masalah meliputi: (1) Perlindungan hukum terhadap perizinan pendirian rumah ibadah menurut Peraturan Bersama Menteri tersebut dan (2) Penerapannya pada kasus Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Kota Cilegon. Tujuan penelitian yaitu menganalisis perlindungan hukum dan penerapan regulasi dalam studi kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, didukung data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Peraturan Bersama Menteri tersebut telah memberikan perlindungan hukum secara normatif, namun implementasinya di Kota Cilegon terhambat oleh faktor sosial, budaya, politik dan kurangnya dukungan masyarakat setempat, sehingga menghambat pemenuhan hak konstitusional umat HKBP Kota Cilegon.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kebebasan beragama; Perizinan rumah ibadah; perlindungan hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	27 Jan 2026 10:03
Last Modified:	27 Jan 2026 10:03
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/18637

Actions (login required)

View Item