Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/Puu-Xxi/2023 Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Adeca Ellevena Murni Tobing, . (2025) Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/Puu-Xxi/2023 Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (655kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (96kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan kontroversi karena dianggap telah mengubah norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden apabila telah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini dinilai menyimpang dari fungsi MK sebagai negative legislator, dan memunculkan perdebatan mengenai apakah MK telah bertindak sebagai positive legislator dengan menciptakan norma hukum baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sesuai dengan kewenangannya sebagai lembaga penguji undang-undang?; dan (2) bagaimana dampak hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu berikutnya? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis apakah putusan tersebut masih dalam batas kewenangan konstitusional MK, serta menilai konsistensinya dengan asas negara hukum, prinsip pemisahan kekuasaan, dan yurisprudensi terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan problematika hukum karena mengaburkan batas antara tafsir konstitusional dan pembentukan norma baru. MK dalam hal ini telah keluar dari fungsi judicial review yang bersifat korektif terhadap produk legislasi, dan justru melakukan formulasi norma yang seharusnya menjadi kewenangan DPR bersama Presiden. Selain itu, putusan ini juga menunjukkan inkonsistensi Mahkamah dalam menerapkan prinsip legal standing, jika dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya yang substansinya serupa namun ditolak.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Pasal 169 huruf q, Batas Usia Capres-Cawapres, Fungsi Legislator
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad
Date Deposited:	26 Jan 2026 06:56
Last Modified:	26 Jan 2026 06:56
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/18620

Actions (login required)

View Item