Analisis Batasan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

YUNIAR FITRIAH, . (2025) Analisis Batasan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text FILE COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (570kB)
	Text FILE BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text FILE BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB)
	Text FILE BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text FILE BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)
	Text FILE BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis batasan perjanjian tidak tertulis dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang serta implikasinya terhadap efektivitas perlindungan rahasia dagang di Indonesia. Meskipun perjanjian tidak tertulis diakui keabsahannya berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, aspek pembuktiannya menjadi persoalan, terutama dalam lingkup perlindungan rahasia dagang di era digital. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis konseptual (conceptual approach), serta data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan hukum perjanjian tidak tertulis dalam Pasal 13 undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang terletak pada kemampuan untuk membuktikan terpenuhinya syarat-syarat substantif perjanjian, khususnya kesepakatan yang bebas dan suatu hal tertentu (objek rahasia dagang yang dapat ditentukan). Ketiadaan kejelasan eksplisit dalam UU Rahasia Dagang mengenai batasan ini menyebabkan perjanjian tidak tertulis secara substansinya sulit dibuktikan di kemudian hari, terutama terkait informasi spesifik yang dirahasiakan dan cakupan kewajiban. Implikasi utamanya adalah peningkatan risiko pembuktian dan ketidakpastian hukum dalam penegakan hak atas rahasia dagang, sehingga hak yang secara hukum diakui menjadi sulit ditegakkan dalam praktiknya di pengadilan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	18 Nov 2025 08:53
Last Modified:	18 Nov 2025 10:22
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/18000

Actions (login required)

View Item