Penerapan Pidana Hukuman Mati Pada Terpidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst)

Pradaya, . (2025) Penerapan Pidana Hukuman Mati Pada Terpidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (662kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (65kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang�Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut memberikan peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, namun dengan redaksi “dapat dijatuhi pidana mati” yang bersifat fakultatif. Isu hukum utama dalam penelitian ini adalah ketidakefektifan norma tersebut dalam praktik peradilan, serta urgensi untuk mengubahnya menjadi norma imperatif dengan penggunaan kata “harus” atau “wajib” demi menciptakan kepastian hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yang secara khusus menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST. Penelitian ini mengkaji bagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) diterapkan dalam perkara tersebut, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.Dengan menerapkan putusan ultra petita, adalah penjatuhan putusan oleh Majelis hakim atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh jaksa Penuntut umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur-unsur yang memungkinkan penerapan pidana mati telah terpenuhi, seperti kerugian negara dalam jumlah besar dan dilakukan dalam situasi khusus yang dapat dikategorikan sebagai keadaan tertentu, namun pidana mati tidak dijatuhkan oleh majelis hakim. Hal ini menunjukkan bahwa sifat fakultatif dari norma tersebut memberi ruang diskresi yang sangat luas, sehingga berpotensi melemahkan fungsi pencegahan dan efek jera yang seharusnya timbul dari ketentuan tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi terhadap redaksi Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Tipikor agar bersifat imperatif, dengan mengganti kata “dapat” menjadi “harus” atau “wajib.” Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, menunjukkan keseriusan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta memberikan efek jera maksimal bagi pelaku, terutama dalam kasus-kasus yang merugikan keuangan negara secara signifikan dan dilakukan dalam kondisi krisis nasional.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	18 Nov 2025 04:50
Last Modified:	18 Nov 2025 10:20
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17987

Actions (login required)

View Item