Kepastian Hokum Dan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia

EKO WIBOWO ADI SUSILO, . (2025) Kepastian Hokum Dan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (601kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (482kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (85kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum atas keberadaan pembuktian tanda tangan digital dalam transaksi elektronik di Indonesia, serta untuk mengetahui dan menganalisa kekuatan hukum atas keberadaan pembuktian tanda tangan digital dalam transaksi elektronik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dengan kata lain penelitian ini meneliti bahan primer dan bahan pustaka atau data sekunder. Kedua jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini berangkat dari adanya pelaksanaan norma hukum yang anomali. Anomali yang dimaksud adalah adanya norma yang mengatur mengenai tanda tangan digital dalam peraturan perundangan Indonesia, namun pengaturannya seolah ditiadakan sebagai sebuah pembuktian. Setelah dilakukan analisa dengan metode tersebut penulis dapat simpulkan bahwa kepastian hukum atas keberadaan pembuktian tanda tangan digital dalam transaksi elektronik di Indonesia adalah dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik, namun secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sertifikasi Elektronik menyuratkan bahwa tanda tangan digital memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan transaksi elektonik dan pembuktian. Kekuatan hukum atas keberadaan pembuktian tanda tangan digital dalam transaksi elektronik di Indonesia adalah dengan melakukan penyelarasan yang cermat dan holistik terhadap semua aspek keamanan yang terlibat, tanda tangan elektronik tidak hanya mejadi sekadar tanda tangan digital, melainkan menjadi suatu alat yang dapat menciptakan keamanan tingkat tinggi dan dapat diandalkan sepenuhnya dalam memfasilitasi berbagai transaksi digital. Mendasarkan pada Pasal 11 UU ITE yang merupakan pegangan hukum yang kuat terhadap tanda tangan elektronik, maka tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan basah. Hal ini berarti bahwa Tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di Pengadilan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	18 Nov 2025 02:44
Last Modified:	18 Nov 2025 10:17
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17977

Actions (login required)

View Item