Perlindungan Hukum Terhadap Desain Pakaian Muslim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Kasus Merek Nbrs)

DINDA AYU PUSPITA, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Desain Pakaian Muslim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Kasus Merek Nbrs). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (735kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (575kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (638kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB)
	Text Jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap desain pakaian muslim berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, melalui studi kasus merek NBRS. Meskipun undang-undang tersebut menyediakan landasan hukum untuk melindungi desain sebagai aset kekayaan intelektual, dalam praktiknya banyak pelaku usaha, khususnya di industri fashion muslim, belum memahami urgensi pendaftaran desain secara memadai. Padahal kemiripan dalam desain pakaian muslim menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan perlindungan hukum desain, terutama karena batas antara ide yang terinspirasi, adaptasi, dan penjiplakan seringkali kabur. Masalah ini semakin relevan seiring dengan pertumbuhan pesatnya pertumbuhan industri fashion muslim di Indonesia, yang didukung oleh fenomena fast fashion, yang memiliki karakteristik produksi cepat, biaya efisien, dan adaptasi tren yang agresif. Perkembangan ini diperkuat juga dengan penerapan model kemitraan Business to Business (B2B) dimana pelaku usaha lebih mementingkan aspek produksi dan pemasaran cepat daripada aspek perlindungan hukum. Hal ini menjadi persoalan serius karena berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan desain (first to file), bukan pencipta awal. Selain itu, syarat novelty membatasi masa publikasi desain maksimal 6 bulan sebelum pendaftaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha belum menjadikan pendaftaran desain sebagai prioritas, sehingga desain tidak terlindungi secara hukum dan mudah ditiru atau dimodifikasi oleh pihak lain tanpa izin. Hal ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang nyata bagi pelaku usaha, karena desain mereka dapat digunakan ulang secara komersial tanpa perlindungan hukum yang sah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lain, serta mengaitkannya dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika industri kreatif, peningkatan edukasi hukum yang berkelanjutan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta peningkatan kesadaran dan literasi hukum pelaku usaha agar nilai ekonomi dari desain yang mereka hasilkan dapat terlindungi secara optimal.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	17 Nov 2025 09:16
Last Modified:	18 Nov 2025 10:16
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17973

Actions (login required)

View Item