Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Disertakan Dalam Tindak Pidana Terorisme: Analisis Kaidah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ANUGRAH BAHTRA SITANGGANG, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Disertakan Dalam Tindak Pidana Terorisme: Analisis Kaidah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (955kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh kompleksitas kasus terorisme yang tidak hanya melibatkan orang dewasa sebagai pelaku, tetapi juga melibatkan anak-anak, baik sebagai korban indoktrinasi maupun sebagai bagian dari jaringan teror. Fenomena ini menimbulkan dilema hukum dan etika, di mana anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan khusus, justru berhadapan dengan sistem peradilan pidana yang seringkali diperuntukkan bagi orang dewasa, serta berpotensi menghadapi hukuman represif alih-alih rehabilitasi. Permasalahan utama yang diangkat dalam tesis ini mencakup dua aspek fundamental. Pertama, bagaimana kaidah perlindungan dan penegakan hukum terhadap anak yang disertakan dalam tindak pidana terorisme telah berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?. Kedua, apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus anak yang disertakan dalam tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012?. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis norma-norma hukum terkait perlindungan anak dan penanganan tindak pidana terorisme. Data sekunder yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, di mana data diinterpretasikan dan disajikan secara naratif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara komprehensif mengamanatkan perlindungan hukum dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, implementasinya dalam konteks tindak pidana terorisme masih suboptimal. Anak-anak yang seharusnya dipandang sebagai korban eksploitasi dan indoktrinasi oleh jaringan teror, seringkali diperlakukan sebagai pelaku dewasa dengan penekanan pada aspek represif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ini menciptakan dualisme regulasi yang membingungkan dan merugikan kepentingan terbaik anak. Hambatan-hambatan yang teridentifikasi dalam penanganan kasus ini meliputi: (1) Dualisme regulasi, di mana terdapat konflik norma antara UU SPPA yang menitikberatkan pada keadilan restoratif dan UU Terorisme yang cenderung represif; (2) Stigma sosial yang kuat terhadap anak dan keluarganya, menghambat proses reintegrasi dan pemulihan social; serta (3) Keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia untuk program deradikalisasi, rehabilitasi, dan pendampingan psikososial yang komprehensif bagi anak-anak yang telah terpapar ideologi terorisme.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	17 Nov 2025 09:04
Last Modified:	18 Nov 2025 10:16
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17972

Actions (login required)

View Item