Alasan Putusan Hakim Dalam Menolak Permohonan Kasasi Perkara Pembatalan Perjanjian Kesepakatan Pengosongan Rumah Yang Telah Diputus Oleh Mahkamah Agung (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2558 K/Pdt/2024)

MUHAMAD YAKUB, . (2025) Alasan Putusan Hakim Dalam Menolak Permohonan Kasasi Perkara Pembatalan Perjanjian Kesepakatan Pengosongan Rumah Yang Telah Diputus Oleh Mahkamah Agung (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2558 K/Pdt/2024). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (326kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang keabsahan suatu perjanjian dalam hukum perdata Indonesia, khususnya dalam konteks relasi kekuasaan yang timpang antara pihak militer dan warga sipil dalam kasus pengosongan rumah dinas di Komplek Saptamarga, Tasikmalaya. Permasalahan yang diangkat berfokus pada analisis terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2558 K/Pdt/2024 yang menolak permohonan kasasi para penghuni rumah dinas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan asas-asas umum hukum perdata, serta prinsip keadilan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dibentuk dalam kondisi ketidakseimbangan kekuasaan, keterpaksaan, dan ketidaktahuan terhadap akibat hukum, tidak memenuhi unsur kesepakatan bebas sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Penilaian hakim yang hanya didasarkan pada bukti formil tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis dari para pihak mengindikasikan pendekatan hukum yang formalistik. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan yang lebih progresif dan kontekstual dalam menilai keabsahan perjanjian, serta perlindungan hukum yang lebih nyata bagi pihak yang berada dalam posisi lemah. Hukum perjanjian harus diarahkan tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	28 Oct 2025 03:56
Last Modified:	28 Oct 2025 03:56
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17831

Actions (login required)

View Item