Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Di Desa Kistang Kecamatan Abung Barat Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

MUH HASBI, . (2025) Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Di Desa Kistang Kecamatan Abung Barat Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text FILE COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (937kB)
	Text FILE BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)
	Text FILE BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB)
	Text FILE BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB)
	Text FILE BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)
	Text FILE BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB)
	Text jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip Good governance dalam pelayanan publik di Desa Kistang, Kecamatan Abung Barat, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kelembagaan, Pemerintah Desa Kistang telah memiliki struktur organisasi dan peraturan desa yang sesuai dengan prinsip Good governance. Beberapa prinsip seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas mulai diterapkan melalui musyawarah desa, pembagian tugas perangkat desa, dan pelaporan kegiatan. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menemui hambatan seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kurangnya sarana informasi publik, belum optimalnya fungsi pengawasan oleh masyarakat dan BPD, serta be lum tersedianya sistem pengaduan yang efektif. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, diperlukan penguatan kapasitas perangkat desa, keterbukaan informasi yang lebih luas, peningkatan peran lembaga pengawas desa, serta penyediaan media pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	27 Oct 2025 09:34
Last Modified:	27 Oct 2025 09:34
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17828

Actions (login required)

View Item