Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Pemerintah Dalam Mengawasi Pemanfaatan Jalan Untuk Instalasi Kabel Listrik Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006

Shadat Ardiansyah, . (2025) Tinjauan Hukum Terhadap Kewajiban Pemerintah Dalam Mengawasi Pemanfaatan Jalan Untuk Instalasi Kabel Listrik Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (87kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)

Abstract

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi yang terus meningkat telah meningkatkan kebutuhan listrik dan telekomunikasi, menyebabkan perlunya infrastruktur kabel. Namun, pemasangan kabel yang semrawut terutama diruang manfaat jalan menimbulkan kekecewaan masyarakat karena mengganggu estetika kota dan membahayakan pengguna jalan. Kondisi ini menunjukkan adanya kelalaian dalam tata kelola infrastruktur publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada analisis dokumen hukum seperti peraturan perundangan, teori-teori hukum, dan norma yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengawasi pemasangan kabel listrik serta upaya pemerintah dalam membangun ruang publik yang lebih aman dan nyaman dalam pemasangan kabel listrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 sangat mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan ruang jalan demi keselamatan, fungsi, dan estetika. Pemerintah memiliki tanggung jawab administratif, teknis, dan hukum. Untuk mengatasi kabel semrawut, pemerintah perlu menerapkan strategi preventif dan represif, termasuk penataan melalui saluran utilitas dan ducting bawah tanah, serta penerbitan kabel liar. Pemerintah harus secara aktif mencegah kerugian dan bahaya akibat kabel semrawut, bukan hanya menunggu insiden terjadi. Implementasi tata kelola yang baik dan prinsip-prinsip supremasi hukum sangat penting untuk memastikan ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban, kabel listrik, pemanfaatan jalan, Pasal 41 PP No. 34 Tahun 2006
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	24 Oct 2025 08:12
Last Modified:	24 Oct 2025 08:12
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17804

Actions (login required)

View Item