ISMI TRIANA UTAMI ABDUL FATAH, . (2025) Pertanggung Jawaban Shopee Terhadap Barang Yang Diterima Konsumen Tidak Sesuai Dengan Yang Diperjanjikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Pt. Shopee Indonesia). Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (21kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB) |
Abstract
Penelitian ini membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban Shopee sebagai pelaku usaha dalam transaksi jual beli online terhadap konsumen yang menerima barang tidak sesuai dengan perjanjian. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya kasus konsumen yang dirugikan akibat barang yang diterima dalam kondisi rusak atau tidak sesuai, seperti yang dialami oleh Abigail dalam transaksi pembelian handphone melalui platform Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi dari studi kasus yang terjadi di PT Shopee Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee sebagai pelaku usaha bertanggung jawab atas ketidaksesuaian barang melalui fitur Garansi Shopee yang memberikan perlindungan berupa pengembalian dana atau penggantian barang. Tanggung jawab ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK dan diperkuat oleh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain itu, jika konsumen tidak mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme internal platform, maka dapat menempuh upaya hukum lain melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce sangat penting untuk ditegakkan guna menjamin kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat. Shopee sebagai platform wajib menjamin informasi produk yang akurat serta sistem penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Jejen Juanda |
| Date Deposited: | 22 Oct 2025 08:38 |
| Last Modified: | 22 Oct 2025 08:38 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17787 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
