Sarah Amelia, . (2025) Penyelesaian Sengketa Merek Dan Bentuk Perlindungan Hukum Pemegang Hak Eksklusif Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan Nomor: 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023). Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (929kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB) |
Abstract
Sengketa merek merupakan salah satu isu penting dalam hukum kekayaan intelektual yang dapat mempengaruhi iklim bisnis dan investasi di suatu negara. Peraturan terkait dengan perlindungan hukum terhadap merek telah diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, khususnya terkait dengan pemegang hak eksklusif merek yang telah diatur dalam pasal 1 angka 5 yakni:" hak atas merek adalah hak eksklusif merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya." adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa merek dan bagaimana perlindungan hukum bagi merek terkenal berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dalam putusan kasasi mahkamah agung nomor 230 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Analisis data dilakukan dengan cara normatif kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Hasil penelitian menunjukan perlindungan hukum terhadap pemegang hak eksklusif merek telah diatur dalam pasal 1 angka 5 dan bentuk perlindungan hukum merek terkenal berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis terdapat dua bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum di indonesia mengedepankan prinsip perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik merek terdaftar. Mahkamah agung dalam putusan kasasi menolak permohonan pendaftaran merek “delfi chacha” karena dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “cha-cha” milik pihak lain. Hal ini menegaskan pentingnya prinsip first to file dan itikad baik dalam proses pendaftaran merek. Perlindungan hukum terhadap merek tidak hanya berfungsi mencegah persaingan usaha tidak sehat, tetapi juga mendukung iklim usaha yang kondusif dan mendorong masuknya investasi asing.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Sengketa, Merek, Perlindungan Hukum |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law |
| Depositing User: | Mahlil Muhammad, S.IP |
| Date Deposited: | 22 Oct 2025 07:02 |
| Last Modified: | 22 Oct 2025 07:02 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17782 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
