Analisis Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Dalam Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/Puu-Xxii/2024 Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien

Hilda Vivi Amalia, . (2025) Analisis Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Dalam Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/Puu-Xxii/2024 Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah Yang Efektif Dan Efisien. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (893kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)

Abstract

Perubahan ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah yang semula sebesar 20% jumlah kursi DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu legislatif, menjadi 15% jumlah kursi DPRD atau 20% suara sah. Perubahan ini menimbulkan implikasi terhadap mekanisme pencalonan, kompetisi politik, keterwakilan masyarakat, serta stabilitas pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 serta menelaah pengaruh penurunan ambang batas tersebut terhadap efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, ambang batas yang tinggi membatasi jumlah calon kepala daerah, mempersempit kompetisi, dan memperkuat dominasi partai besar. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, penurunan ambang batas membuka peluang lebih luas bagi partai menengah dan kecil untuk mengajukan calon, sehingga meningkatkan keterwakilan politik dan partisipasi masyarakat. Namun, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan fragmentasi dukungan politik, lemahnya dukungan legislatif bagi kepala daerah terpilih, serta fenomena calon tunggal yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan menghambat efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Ambang Batas, Pemilihan Kepala Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi, Efektivitas, Efisiensi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	13 Oct 2025 08:20
Last Modified:	13 Oct 2025 08:20
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17695

Actions (login required)

View Item