Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Penagihan Pinjaman Online Serta Sanksi Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Kasus Aplikasi Indodana di Jakarta Barat)

Faviola Restu Cahya Saputri, . (2025) Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Penagihan Pinjaman Online Serta Sanksi Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (Studi Kasus Aplikasi Indodana di Jakarta Barat). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)

Abstract

Ketika mengajukan pinjaman secara online, seluruh proses, mulai dari pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dana, dilaksanakan di situs web pemberi pinjaman yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi. Karena memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan dan mempermudah serta memaksimalkan efisiensi transaksi keuangan, fintech mempunyai potensi untuk mempengaruhi masyarakat secara luas. Sebuah studi tentang teknologi keuangan dari perspektif hukum perdata menyatakan bahwa perjanjian menjadi dasar tindakan hukum antara kreditur dan debitur. Setidaknya dengan aturan ini berlaku, keuangan digital dapat mengawasi inisiatif yang bertujuan melindungi konsumen. Pertanyaan yang muncul dari kajian ini meliputi: bagaimana aturan mengontrol transaksi pada layanan aplikasi pinjaman online, dan jenis hubungan hukum apa yang terbentuk dalam perjanjian pinjaman online? Selain itu, bagaimana konsumen yang melaksanakan perjanjian pinjaman secara online dapat dilindungi oleh hukum? Penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasi perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen perjanjian pinjaman online, serta hubungan yang terbentuk antara layanan aplikasi pinjaman online dan peraturan yang mengatur operasionalnya. Metode kajian yang digunakan dalam studi ini bersifat normatif dan mengadopsi pendekatan berbasis undang-undang, dengan mengacu pada berbagai sumber hukum termasuk undang-undang, peraturan, buku, dan artikel ilmiah. Penelitian ini memanfaatkan prinsip perlindungan hukum. Untuk menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perizinan usaha sektor perbankan yang dapat mempengaruhi operasi perbankan informal studi ini menyimpulkan bahwa pihak-pihak dalam perjanjian pinjaman online harus dianggap secara hukum terpisah satu sama lain. “Perjanjian Elektronik adalah perjanjian antara pihak-pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.” Pernyataan ini yakni bagian dari Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 1(17), yang mengatur pedoman untuk perjanjian elektronik. Pasal 18(1) Undang-Undang ITE menetapkan bahwa: “Transaksi Elektronik yang tercatat dalam Perjanjian Elektronik mengikat para pihak.” Ketentuan ini menjelaskan status hukum perjanjian elektronik. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua platform pinjaman peer-to-peer (P2P) di industri teknologi keuangan untuk mewajibkan peminjam untuk menyerahkan aset tangible sebagai jaminan untuk pinjaman mereka. Hal ini akan memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menagih utang mereka dalam kasus default.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pinjaman Online, Perjanjian Online, Fintech
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	13 Oct 2025 08:02
Last Modified:	13 Oct 2025 08:02
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17690

Actions (login required)

View Item