Penegakan Hukum Pada Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Dalam Ruang Publik Berdasarkan Ketentuan Pasal 406 Ayat (1) Kuhp (Studi Kasus Pada Polres Tangerang Selatan)

Enggi Linando, . (2025) Penegakan Hukum Pada Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Dalam Ruang Publik Berdasarkan Ketentuan Pasal 406 Ayat (1) Kuhp (Studi Kasus Pada Polres Tangerang Selatan). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (137kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)

Abstract

Fenomena vandalisme pada fasilitas umum di Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan keresahan masyarakat karena berdampak langsung terhadap kerugian materil maupun estetika lingkungan, di mana aksi tersebut seringkali dilakukan oleh remaja maupun kelompok tertentu dengan berbagai motif, baik sebagai ekspresi seni maupun bentuk protes sosial, namun dalam perspektif hukum tindakan ini jelas termasuk kategori tindak pidana yang memerlukan penanganan serius. Penelitian ini merumuskan permasalahan utama mengenai bagaimana tindak pidana vandalisme dikualifikasikan menurut hukum pidana di Indonesia, bagaimana bentuk penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses tersebut, serta strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan ini. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai vandalisme sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan regulasi terkait lainnya, menelaah praktik penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan peradilan, serta memberikan rekomendasi solusi agar upaya penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yakni menggabungkan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kasus-kasus vandalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum positif telah mengatur perbuatan perusakan sebagai tindak pidana, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan aparat penegak hukum, lemahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kesulitan dalam proses pembuktian ketika vandalisme dilakukan secara spontan atau berkelompok, sehingga penanganannya kerap lebih menekankan pendekatan persuasif daripada represif. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya efek jera bagi pelaku, sementara kerugian publik terus terjadi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa tindak pidana vandalisme perlu ditangani melalui sinergi regulasi yang tegas, peningkatan profesionalitas aparat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan. Saran yang diberikan adalah perlunya pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih spesifik mengatur vandalisme, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam proses penindakan, serta pelaksanaan program edukasi dan penyuluhan hukum di masyarakat guna membangun kesadaran kolektif terhadap bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan vandalisme.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Vandalisme, Penegakan Hukum, Ruang Publik
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	10 Oct 2025 06:28
Last Modified:	10 Oct 2025 06:28
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17665

Actions (login required)

View Item