Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sita Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Nomor 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN,Pdg)

Duma Novianty Hutagaol, . (2025) Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Sita Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Nomor 234/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN,Pdg). Other thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.pdf
Restricted to Registered users only

Download (920kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (245kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (305kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (195kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (224kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (185kB)
[img] Text
JURNAL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (335kB)

Abstract

Sejak akhir 2013 Mahkamah Agung menilai bahwa sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen baik berdasarkan perjanjian fidusia maupun hak tanggungan bukanlah termasuk sengketa konsumen, oleh karenanya BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Adapun Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana kekuatan hukum dari pembatalan sita eksekusi jaminan fidusia oleh BPSK Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 234/Pdt.Sus/Bpsk/2022/P n,Pdg. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap objek jaminan fidusia yang dieksekusi oleh kreditur pada putusan mahkamah agung 234/Pdt.Sus/Bpsk/2022/P n,Pdg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari bebagai literatur buku, jurnal peraturan perundang-undangan dll. Analisis data dilakukan dengan cara normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sita eksekusi oleh BPSK bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di mana kreditur memiliki hak preferen atas objek fidusia. Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa BPSK telah melampaui kewenangannya Oleh karena itu, Mahkamah Agung membatalkan putusan BPSK yang sebelumnya telah menyita objek jaminan tersebut.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Jaminan Fidusia, Eksekusi,Wanprestasi, Putusan Mahkamah Agung
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User: Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited: 10 Oct 2025 06:22
Last Modified: 10 Oct 2025 06:22
URI: http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17663

Actions (login required)

View Item View Item