Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisa Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Basung)

Dewi Fortuna, . (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisa Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Basung). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (670kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (50kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB)

Abstract

Pembuktian dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak memiliki kompleksitas tersendiri karena sifatnya yang sangat sensitif dan melibatkan korban anak yang rentan secara psikologis. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan fleksibilitas dalam sistem pembuktian, khususnya dalam penerimaan keterangan satu orang saksi korban sebagai alat bukti utama selama disertai dengan alat bukti lain yang sah. Namun, dalam praktiknya, hakim masih cenderung menggunakan pendekatan formalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang mewajibkan adanya minimal dua alat bukti yang sah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembuktian berdasarkan Pasal 55 UU PKDRT dalam sistem hukum pidana Indonesia dan untuk menganalisis implementasi Pasal 55 UU PKDRT dalam memproses perkara kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 000 /Pid.Sus/2023/PN Lbb. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara normatif kualitatif dengan merujuk pada teori pembuktian dan prinsip keadilan substantif.Berdasarkan hasil analisis, meskipun Pasal 55 UU PKDRT telah memberikan kerangka hukum yang lebih pro-korban, implementasinya dalam putusan pengadilan belum optimal. Majelis hakim dalam putusan tersebut tetap menerapkan prinsip formalistik Pasal 183 KUHAP, sehingga keterangan anak korban tidak diterima sebagai alat bukti yang cukup tanpa didukung oleh alat bukti fisik yang konkret. Hal ini menyebabkan rendahnya efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban dan kurangnya pemenuhan rasa keadilan bagi korban serta keluarganya.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Pembuktian
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	10 Oct 2025 06:12
Last Modified:	10 Oct 2025 06:12
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17659

Actions (login required)

View Item