Tinjauan Yuridis Atas Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penghentian Sertipikat Tanah Fisik Ke Elektronik Di Indonesia (Studi Kasus Di Kantor Bpn Kota Tangerang)

Anita Setyaningrum, . (2025) Tinjauan Yuridis Atas Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penghentian Sertipikat Tanah Fisik Ke Elektronik Di Indonesia (Studi Kasus Di Kantor Bpn Kota Tangerang). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (687kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB)

Abstract

Transformasi digital dalam administrasi pertanahan menjadi langkah strategis Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis. Kebijakan pengalihan sertipikat tanah dari bentuk fisik ke bentuk elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam upaya modernisasi sistem pertanahan nasional. Kebijakan ini lahir sebagai respons atas berbagai persoalan klasik seperti tumpang tindih kepemilikan, kehilangan dokumen, pemalsuan sertipikat, dan lambannya proses layanan birokrasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama pertama, bagaimana kebijakan BPN dalam pengaturan dan prosedur pengalihan sertipikat tanah fisik menjadi elektronik dapat mengurangi terjadinya sengketa tanah, dan kedua, bagaimana BPN memastikan keabsahan serta keamanan data dalam sistem sertipikat elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan di Kantor Pertanahan Kota Tangerang, wawancara dengan pejabat pelaksana, dokumentasi regulasi, serta studi kepustakaan dari jurnal dan literatur akademik terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan antara teori, regulasi, dan praktik lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan sertipikat fisik ke elektronik dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari validasi data yuridis dan fisik, kemudian migrasi ke dalam sistem elektronik. Setiap sertipikat elektronik dilengkapi fitur pengamanan seperti QR code, hashcode, dan tanda tangan digital tersertifikasi oleh BSrE yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik. Dari aspek keamanan data, BPN bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta menerapkan sistem enkripsi, firewall, dan audit digital secara berkala. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan pertanahan serta mengurangi potensi sengketa akibat duplikasi atau pemalsuan dokumen. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur digital di daerah tertentu, rendahnya literasi digital masyarakat, serta perlunya penyempurnaan regulasi turunan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penguatan kelembagaan dan sosialisasi yang masif untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara optimal

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Sertipikat elektronik, kebijakan pertanahan, sengketa tanah
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	07 Oct 2025 07:50
Last Modified:	07 Oct 2025 07:50
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17634

Actions (login required)

View Item