Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi Yang Tidak Memiliki Jalan Alternatif Ditinjau Dari Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (Studi Kasus Wilayah Hukum Polisi Sektor Kecamatan Sawangan)

Anisa Shubia, . (2025) Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Jalan Umum Untuk Kepentingan Pribadi Yang Tidak Memiliki Jalan Alternatif Ditinjau Dari Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (Studi Kasus Wilayah Hukum Polisi Sektor Kecamatan Sawangan). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (952kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (82kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)

Abstract

Penelitian ini berlatarbelakang dari fenomena yang terjadi di wilayah Sawangan, khususnya di Kelurahan Bedahan, di mana sering kali jalan umum ditutup untuk kegiatan non-lalu lintas seperti acara pernikahan tanpa menyediakan jalan alternatif. Praktik ini bertentangan dengan Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 yang mengatur bahwa penggunaan jalan umum skala perdesaan untuk keperluan selain lalu lintas harus mendapat izin dari Kapolsek serta disertai dengan penyediaan jalan alternatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah: (1) sejauh mana pemahaman masyarakat Kelurahan Bedahan terhadap Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012, dan (2) bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan tersebut bagi penyelenggara kegiatan yang tidak menyediakan jalan alternatif. Pendekatan teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie, yang menekankan pentingnya substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam mencapai efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan minimnya literasi hukum masyarakat sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di sektor kepolisian Sawangan dalam melakukan sosialisasi hukum berdampak pada lemahnya tindakan preventif. Aparat penegak hukum pun cenderung tidak memberikan sanksi maksimal, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi hukum dan penguatan kapasitas aparat menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan hukum di masyarakat.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penggunaan Jalan Umum, Bedahan, Penegakan Hukum, Efek Jera, Akibat Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	06 Oct 2025 11:25
Last Modified:	06 Oct 2025 11:25
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17631

Actions (login required)

View Item