Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Pencemaran Lingkungan Ditinjau Dari Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan)

Angga Fernando, . (2025) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Kejahatan Pencemaran Lingkungan Ditinjau Dari Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (864kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (210kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB)

Abstract

Skripsi, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan. Dosen Pembimbing: Dr. Nursolihi Insani S.H.,M.H. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks pencemaran lingkungan merupakan isu krusial yang menghadapi berbagai tantangan kompleks, baik dari segi regulasi maupun pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Meskipun UU No. 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 88, telah mengatur sanksi pidana bagi korporasi yang melakukan pencemaran, implementasinya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan regulasi yang masih bersifat umum dan kurang spesifik dalam mengatur pertanggungjawaban korporasi secara menyeluruh. Selain itu, penegakan hukum seringkali mengalami kendala berupa penindakan yang terlambat dan kurang konsisten, memungkinkan korporasi pelanggar untuk menghindari sanksi yang seharusnya diterima. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran aparat penegak hukum yang memiliki komitmen tinggi serta koordinasi yang sinergis antar lembaga terkait dalam menjalankan ketentuan hukum. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama di Dinas Lingkungan Hidup, juga menjadi faktor kunci agar pengawasan terhadap kegiatan korporasi dapat berjalan efektif. Sebagai garda terdepan, Dinas Lingkungan Hidup perlu diberdayakan lebih optimal agar mampu melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang responsif dan berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dengan ketentuan yang lebih spesifik terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pencemaran lingkungan. Selain itu, mekanisme koordinasi antar instansi penegak hukum mesti ditingkatkan agar tindakan penegakan hukum dapat dilakukan secara cepat, tegas, dan konsisten. Dengan langkah-langkah tersebut, upaya penanggulangan pencemaran lingkungan oleh korporasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera yang signifikan, yang pada akhirnya akan mendukung kelestarian lingkungan hidup, khususnya di kawasan Tangerang Selatan dan wilayah lainnya.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Korporasi, Pencemaran Lingkungan, Pertanggungjawaban Pidana, Dinas Lingkungan Hidup
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	06 Oct 2025 11:14
Last Modified:	06 Oct 2025 11:14
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17628

Actions (login required)

View Item