Kepastian Hukum Terhadap Akta Di Bawah Tangan Dalam Kasus Penggunaan Tanah Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 (Analisis Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/Pn Lss)

Andi Irawan, . (2025) Kepastian Hukum Terhadap Akta Di Bawah Tangan Dalam Kasus Penggunaan Tanah Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 (Analisis Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/Pn Lss). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (896kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (50kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum akta di bawah tangan dalam sengketa penggunaan tanah tanpa izin serta bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik berdasarkan kajian terhadap Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Lss. Permasalahan penggunaan tanah tanpa izin menjadi isu penting dalam hukum agraria Indonesia, terutama karena sering kali terjadi penguasaan tanah tanpa persetujuan dari pemilik sah yang dapat menimbulkan sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan, mengacu pada sumber hukum primer dan sekunder, serta didukung oleh teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta di bawah tangan, meskipun tidak sekuat akta otentik, tetap memiliki nilai hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata, dan dapat berfungsi sebagai alat bukti sah di pengadilan apabila memenuhi unsur keabsahan, yaitu adanya tanda tangan para pihak, tidak disangkal isinya, serta didukung oleh alat bukti lain seperti pembayaran dan saksi. Dalam kasus yang dikaji, meskipun akta di bawah tangan tersebut menunjukkan bukti pembayaran dan pengakuan saksi, hakim menolak gugatan penggugat karena ditemukan ketidaksesuaian dalam aspek formal dan substansi pembuktian, sehingga akta tersebut tidak dapat dijadikan dasar penguasaan sah atas tanah. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik tetap dijamin sepanjang dapat dibuktikan bahwa tindakan mereka dilakukan dengan kehati-hatian dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum terhadap akta di bawah tangan dalam kasus penggunaan tanah tanpa izin sangat bergantung pada integritas dokumen, kelengkapan alat bukti pendukung, dan keberadaan pencatatan resmi atas transaksi tersebut. Ditekankan pula pentingnya para pihak untuk melakukan pencatatan hak dan transaksi tanah secara resmi melalui Badan Pertanahan Nasional guna mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, akta di bawah tangan tetap memiliki kedudukan hukum, namun efektivitasnya dalam memperjuangkan hak atas tanah sangat bergantung pada kelengkapan bukti pendukung serta pencatatan resmi melalui lembaga pertanahan. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya pencatatan hak atas tanah secara resmi untuk mewujudkan kepastian hukum, melindungi hak- hak pemilik sah, serta meminimalisir potensi sengketa pertanahan di masa depan.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Akta di Bawah Tangan, Kepastian Hukum, Tanah Tanpa Izin, Putusan Pengadilan, Hukum Agraria
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	06 Oct 2025 10:55
Last Modified:	06 Oct 2025 10:55
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17626

Actions (login required)

View Item