Penerapan Prinsip Reformatio In Peius Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Di Hubungkan Dengan Asas Keadilan (Studi Putusannomor 231/B/2022/Pt.Tun Jkt)

Abdilah Fatah, . (2025) Penerapan Prinsip Reformatio In Peius Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Di Hubungkan Dengan Asas Keadilan (Studi Putusannomor 231/B/2022/Pt.Tun Jkt). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (732kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (437kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB)

Abstract

Prinsip Reformatio in Peius merupakan doktrin hukum yang secara umum melarang perubahan putusan menjadi lebih buruk bagi pihak yang mengajukan upaya hukum. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini masih kontroversial dalam hukum administrasi Indonesia karena tidak memiliki dasar hukum yang eksplisit dalam undang-undang, meskipun telah berkembang melalui yurisprudensi. Ketidakjelasan ini menimbulkan permasalahan serius terkait kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak para pihak, terutama penggugat yang mengajukan upaya hukum. Penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip Reformatio in Peius dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan keterkaitannya dengan asas keadilan, dengan studi kasus Putusan Nomor 231/B/2022/PT.TUN JKT. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip Reformatio in Peius belum secara tegas diatur dalam hukum acara PTUN, pengadilan dapat mengesampingkannya dalam rangka mencapai keadilan substantif, terutama dalam perkara yang menyangkut kepentingan umum. Melalui studi terhadap putusan Nomor 231/B/2022/PT.TUN JKT, ditemukan bahwa penerapan prinsip ini menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan keadilan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memberikan amar putusan yang secara substansi tidak menguntungkan penggugat, dengan dalih menjunjung asas keadilan dan proporsionalitas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan dan syarat penerapan Reformatio in Peius dalam hukum administrasi Indonesia agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Reformatio in Peius; Pengadilan Tata Usaha Negara; Asas Keadilan; Kepastian Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Mahlil Muhammad, S.IP
Date Deposited:	06 Oct 2025 10:18
Last Modified:	06 Oct 2025 10:18
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/17621

Actions (login required)

View Item