Qua Vadis Putusan Pengadilan Yang Memvonis Rendah Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Bencana Sesuai Pasal 2 Ayat (2) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 29/Pid.Sus Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Muhammad Rasoki Tanjung, . (2025) Qua Vadis Putusan Pengadilan Yang Memvonis Rendah Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Bencana Sesuai Pasal 2 Ayat (2) Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 29/Pid.Sus Tpk/2021/PN.Jkt.Pst). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (614kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (161kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (63kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (44kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji putusan pengadilan nomor 29/Pid.Sus- Tpk/2021/PN.Jkt.Pst yang memberikan vonis rendah kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam situasi bencana, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti ketika negara dalam keadaan darurat atau bencana alam. Kasus yang diteliti melibatkan penggelapan dana bantuan bencana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat terdampak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan hakim dalam memberikan vonis rendah. Penelitian ini juga berusaha mengevaluasi apakah putusan tersebut mencerminkan keadilan dan efektivitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam konteks bencana yang memerlukan penanganan cepat dan transparan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh dari dokumen putusan pengadilan, sementara data sekunder dikumpulkan dari buku literatur hukum, jurnal, serta praktisi di bidang peradilan. Analisis dilakukan dengan melihat penerapan hukum dalam putusan tersebut, pertimbangan hakim, dan dampaknya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 secara tegas mengatur pemberatan hukuman, putusan pengadilan dalam kasus ini mencerminkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi vonis rendah termasuk ketiadaan bukti yang cukup kuat, pandangan subjektif hakim mengenai keadaan terdakwa, serta adanya faktor-faktor yang meringankan. Selain itu, kurangnya pemahaman mendalam terhadap semangat hukum yang seharusnya memperberat hukuman bagi pelaku korupsi di masa bencana turut mempengaruhi putusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 2 ayat (2) masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi dan penegakan hukum yang tegas. Untuk itu, diperlukan peningkatan pemahaman hukum di kalangan aparat peradilan, serta penguatan sistem pengawasan dalam proses penanganan kasus korupsi, terutama yang terjadi dalam situasi darurat seperti bencana. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera yang lebih kuat kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana Korupsi, Bencana, Pasal 2 Ayat (2) UU No. 20/2001, Vonis Ringan, Pemberantasan Korupsi, Putusan Pengadilan, Penegakan Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Yeni Ratnasari
Date Deposited:	04 Jul 2025 09:40
Last Modified:	04 Jul 2025 09:40
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16770

Actions (login required)

View Item