Implikasi Ketentuan Pidana Penjara Pengganti Denda Terhadap Putusan Hakim Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum Yang Adil Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Andi Poltak Sigiro, . (2025) Implikasi Ketentuan Pidana Penjara Pengganti Denda Terhadap Putusan Hakim Dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum Yang Adil Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (931kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (28kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB)
	Text Jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB)

Abstract

Pemidanaan tidak hanya dilihat dari persepektif korban saja, tetapi hukum juga harus memberikan keadilan bagi pelaku. Oleh karena itu pembentukan undang-undang pidana tidak saja dibuat untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada para pelaku, tetapi harus memperhatikan aspek kepastian hukum yang berkeadilan. Ketentuan Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 berisi pengaturan mengenai penjatuhan pidana penjara pengganti pidana denda apabila terjadi kondisi dimana terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang telah ditentukan. Namun ketentuan tersebut menimbulkan permasalahan hukum dalam tataran in concreto karena tidak mengatur secara pasti tentang berapa lama pidana penjara itu dijatuhkan namun hanya mengatur maximum lamanya pidana penjara tersesebut sehingga berimplikasi terhadap penjatuhan putusan pengadilan yang sangat beragam dan tidak memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada para pelaku. Penelitian ini berfokus pada bagaimana regulasi hukum pidana di Indonesia dalam pengaturan pencegahan narkoba saat ini dan bagaimana implikasi ketentuan pidana penjara pengganti denda terhadap putusan hakim untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Hasil Penelitian ini oleh Penulis menemukan bahwa regulasi hukum pidana di Indonesia dalam pengaturan pencegahan narkoba saat ini umumnya mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun, pencegahan terhadap tindak pidana narkotika tidak saja mengandalkan penegakan undang-undang belaka atau fungsi preventif dan represif hukumnya, melainkan harus juga terdapat Upaya-upaya lain menyangkut kesejahteraan keluarga serta edukasi dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sementara mengenai penjatuhan pidana penjara pengganti pidana denda dalam Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jelas tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi terpidana karena ketentuan tersebut hanya menentukan batas maksimum pidana penjara pengganti pidana denda yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim yakni paling lama 2 (dua) tahun. Implikasinya dari ketentuan tersebut ialah terjadinya penjatuhan pidana denda yang tidak berkeadilan bagi terpidana, karena setiap terpidana dapat dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang berbeda-beda, meskipun nilai nominal denda yang dijatuhkan sama.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pidana Penjara, Pidana Denda, Pidana Pengganti
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Yeni Ratnasari
Date Deposited:	03 Jul 2025 07:54
Last Modified:	03 Jul 2025 07:54
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16736

Actions (login required)

View Item