Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Yang Menggunakan Kata Umum Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 242 K/Pdt.Sus-Hki/2022)

Kristofer Oscar, . (2025) Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Yang Menggunakan Kata Umum Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 242 K/Pdt.Sus-Hki/2022). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (412kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu melindungi merek-merek terdaftar. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan merek yang terjadi di Indonesia. Adanya Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam perlindungan hak bagi pemilik merek, namun dalam kenyataannya masih belum terciptanya kepastian hukum yang sesuai harapan. Ada kalanya sebuah merek didaftarkan dengan menggunakan kata umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (f) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikai Geografis, permohonan merek tidak dapat didaftar jika merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Pada penjelasan Pasal 20 huruf f tidak memuat indikator lebih lanjut dan juga tidak memberikan batasan-batasan atau unsur-unsur terhadap merek yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu kata umum. Karena belum ada indikator yang pasti inilah yang menyebabkan lembaga negara baik di tatanan eksekutif (kondisi banding merek) maupun yudikatif (pengadilan) dalam memutus perkara merek memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Hal tersebut mengakibatkan adanya kontradiksi putusan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar. Penelitian ini bertujuan untuk menangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum merek terdaftar yang menggunakan kata umum dalam pendaftaran merek dan pertimbangan hukum dalam memutuskan pendaftaran merek yang menggunakan kata umum pada Putusan Komisi Banding Merek dan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis normative dengan menggunakan jenis pendekatan perundang- undangan dan pendekatan kasus, dibantu dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar yang menggunakan kata umum namun tidak berkaitan dengan jenis barang yang dimohonkan perlindungannya sehingga dapat dikategorikan sebagai arbitrary mark akan memperoleh Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 PN.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Penggunaan Kata Umum, Pendaftaran Merek.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	miko
Date Deposited:	24 May 2025 04:02
Last Modified:	24 May 2025 04:02
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16652

Actions (login required)

View Item