Frits Sinambela, . (2025) Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Mengenai Perjanjian Pisah Harta Dan Tolak Waris (Studi Kasus Nomor : 1381/Pdt.P/2023/ Pn.Tng). Masters thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (967kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (126kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB) |
Abstract
Tesis ini menganalisis yuridis putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang terkait permohonan tolak waris dalam kasus Nomor: 1381/Pdt.P/2023/PN.Tng. Kasus ini melibatkan seorang istri yang mengajukan permohonan tolak waris terhadap harta peninggalan suaminya, setelah sebelumnya pasangan tersebut telah membuat perjanjian pisah harta secara notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, case approach, dan antropologi hukum. Kerangka teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum, teori keseimbangan kepentingan, dan teori kepastian hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak mencerminkan kepastian hukum. Hakim keliru dalam menerapkan asas ne bis in idem, karena terdapat perbedaan para pihak yang mengajukan permohonan dan objek sengketa dalam perkara sebelumnya. Putusan tersebut juga tidak mempertimbangkan secara mendalam hak tolak waris yang dimiliki oleh pemohon, meskipun perjanjian pisah harta telah dibuat. Tesis ini menyarankan perlunya peningkatan sosialisasi hukum mengenai perjanjian pisah harta dan hak tolak waris bagi masyarakat, serta peningkatan pemahaman hakim (lembaga peradilan) terhadap kedua hal tersebut. Hal ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu terkait warisan dan harta perkawinan. Karena kasus perceraian dan atau salah satu pasangan meninggal dunia, maka akan menjadi pusat perdebatan, apalagi bila terjadi perjanjian pisah harta yang dibuat para pihak (suami-istri) yang saat perjanjian dibuat belum memiliki anak, kemudian saat meninggalnya salasatu pasangan atau dalam kasus ini yang meninggal merupakan suami, maka secara hukum yang menjadi ahli waris dan berhak untuk mengajukan tolak waris melalui penetapan Pengadilan Negeri dimana harta waris tersebut berada
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perjanjian Pisah Harta, Tolak Waris, Kepastian Hukum |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law |
| Depositing User: | miko |
| Date Deposited: | 24 May 2025 03:46 |
| Last Modified: | 24 May 2025 03:46 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16649 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
