Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada PPID Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2024)

Erwin Januar Roman Damew, . (2025) Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada PPID Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2024). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (577kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (117kB)
	Text Jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab hukum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Kota Tangerang dalam mengimplementasikan pemenuhan hak informasi kepada masyarakat dan bagaimana implementasi penyediaan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Kota Tangerang ditinjau dari perspektif Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung yaitu di Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kota Tangerang telah berperan dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya tanggung jawab tersebut, Dinas Kesehatan Kota Tangerang melalui PPID dalam menentukan kebijakan mengenai proses keterbukaan informasi publik telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menerima informasi serta meningkatkan kualitas pelayanan selain itu pemenuhan hak atas informasi publik oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang selain menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan tersebut juga merupakan tanggung jawab pemerintah, sebab keterbukaan informasi publik memiliki fungsi sebagai salah satu saluran pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas kinerjanya. Implementasi penyediaan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Kota Tangerang ditinjau dari perspektif Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Implementasi Penyediaan Informasi Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kesehatan Kota Tangerang sudah sesuai dengan amanat Pasal 28F Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana hak masyarakat dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia telah terpenuhi melalui sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas kesehatan Kota Tangerang yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang selalu Update melalui website https://dinkes.tangerangkota.go.id/informasi/permohonan informasi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban PPID Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	miko
Date Deposited:	24 May 2025 03:24
Last Modified:	24 May 2025 03:24
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16644

Actions (login required)

View Item