Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia Terkait Dengan Pemberian Pidana Tambahan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/Mil/2024)

Eko Panji Satriadi Indrajit, . (2025) Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia Terkait Dengan Pemberian Pidana Tambahan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 K/Mil/2024). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (975kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB)

Abstract

Tentara Nasional Indonesia merupakan subjek hukum yang bersifat khusus yakni di dalam hal TNI melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan atau dipakai KUHPM dan KUHP, minat untuk menjadi abdi negara dan PNS menjadi suatu dambaan bagi sebagian banyak orang di Indonesia, fakta ini yang dimanfaatkan bagi segelintir atau oknum orang baik sipil dan oknum aparatur negara (Pegawai Negeri Sipil, Polisi dan Militer) yang dalam hal ini adalah seorang oknum anggota Tentara Nasional Indonesia dimana menjanjikan atau mengiming imingi dapat memasukan atau menyanggupi untuk menjadikan seseorang TNI atau PNS dengan berbagai cara tipu muslihat guna kepentingan pribadi yang sebenarnya semua itu adalah tipuan belaka dan melanggar pasal 378 KUHP (Penipuan, sehubungan dengan hal itu permasalahan atau pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh Oknum Perwira Menengah TNI yakni Mayor Lek Widiati, Amd., seorang anggota TNI AU yang bertugas di Lanud Sulaiman, Bandung, Jawa Barat, telah melakukan penipuan terkait penerimaan CPNS Kementrian Pertahanan pada tahun 2021. Penelitian ini dilakukan secara normatif serta penulisan yang bersifat deskriptif analitis dan data yang dipakai adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. pengolahan data dilakukan secara kualitatif, dimana penulis memiliki tujuan untuk mengetahui belum adanya keadilan dalam putusan yang diberikan oleh Hakim Militer karna jauh dari dakwaan Oditur Militer yang dapat dikatakan sebagai ultra petitum dimana dalam putusan hanya menghukum terdakwa dengan penjara 9 bulan dan tidak ada sanksi pemecatan seperti apa yang didakwa oleh Oditur Militer, dimana dalam Pasal 10 KUHP dan Pasal 64 Undang Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana jelas disebutkan adanya pidana tambahan yakni pencabutan hak hak tertentu yang dapat diartikan sebagai pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat, sedangkan subjek hukum adalah seorang militer dengan kepangkatan atau golongan perwira menengah yang harusnya memberikan contoh bagi anak buahnya sehingga pemecatan haruslah dilakukan guna efek jera bagi yang anggota TNI yang lain sehingga tidak terjadi hal seperti ini lagi Adapun dasar dari putusan hakim lebih ringan dari dakwaan Oditur Militer, dengan alasan karna terdakwa telah membayar Sebagian dan berjanji akan mengembalikan dengan cara cicil atau telah diangsur.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pdana, Penipuan, Pidana Tambahan Pencabutan Hak Tertentu (Pemecatan)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	miko
Date Deposited:	24 May 2025 03:19
Last Modified:	24 May 2025 03:19
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16643

Actions (login required)

View Item