Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terorisme Oleh Salah Satu Anggota Organisasi Jamaah Anshor Daulah Makassar Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 (Analisis Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/Pn.Jkt.Tim)

P kunasegri, . (2025) Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terorisme Oleh Salah Satu Anggota Organisasi Jamaah Anshor Daulah Makassar Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 (Analisis Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/Pn.Jkt.Tim). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (995kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)
	Text JURNAL new.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB)

Abstract

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode Yuridis Normatif, sedangkan sifat penelitian yang dikaji adalah deskriptif di mana penulis ingin memberikan memberikan sebuah gambaran secara terperinci bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku anggota organisasi tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme merupakan fenomena yang telah meresahkan masyarakat dunia, terutama masyarakat Indonesia dengan adanya pasca pengeboman yang dilakukan di pantai Legian Kuta, Bali pada 12 oktober 2002, secara berurutan terjadi di bagian tempat lain. Organisasi yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dapat disamakan dengan korporasi sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang terorisme yang merupakan organisasi tersebut kumpulan ornag yang memiliki kekayaan untuk digunakan melakukan tindak pidana terorisme yang melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia dapat disamakan dengan korporasi sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang terorisme yang merupakan tindak pidana terorisme. Baik organisasi atau anggota dari organisasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana namun hal pertanggungjawaban pidana bagi pelaku atau anggota organisasi masih terlalu ringan. Sebab dilihat dari peran si pelaku dalam aksi terorisme tersebut sangatlah cukup untuk mendapatkan hukuman yang sebanding dengan pasal yang dijatuhkan . Hal seperti ini yang menyebabkan penerapan pidana bagi pelaku terlihat terlalu ringan dengan kejahatan yang sudah dilakukan.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	10 May 2025 04:46
Last Modified:	10 May 2025 04:46
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16607

Actions (login required)

View Item