Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Badan Usaha Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Di Kota Tangerang Selatan

Andini Seftiani, . (2025) Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Badan Usaha Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Di Kota Tangerang Selatan. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (16kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan badan usaha yang mengolah sampah menjadi energi listrik di Kota Tangerang Selatan. Sebagai daerah urban dengan tingkat populasi yang tinggi, pengelolaan sampah menjadi isu krusial yang membutuhkan solusi inovatif dan berkelanjutan. Salah satu solusi tersebut adalah konversi sampah menjadi energi listrik, yang tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga menyediakan sumber energi alternatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian dari in action terhadap keberlakuan hukum normatif. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan. Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dalam penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMD dapat menjadi harapan Pemerintah Daerah dalam menunjang perekonomian daerah. Selain itu, bagian laba BUMD dapat juga digunakan dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik Pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Dalam pembentukan BUMD peran Kepala Daerah sangat berperan, hal ini dikarenakan perannya selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan Kepala Daerah. Perlunya dilakukan sinkronisasi aturan hukum mengenai pengelolaan sampah dan pengelolaannya melalui PLTSa agar terciptanya harmonisasi regulasi. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan kewenangan pembentukan BUMD dengan dilakukannya optimalisasi dalam pembentukan regulasi pembentukan BUMD pengelolaan sampah dengan menyesuaikan regulasi lain di atasnya, serta melakukan perubahan mekanisme pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan, PLTSa, BUMD
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	miko
Date Deposited:	09 May 2025 02:59
Last Modified:	09 May 2025 02:59
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16603

Actions (login required)

View Item