Upaya Penyelesaian Perselisihan Akibat Uang Lembur Pekerja Yang Tidak Dibayar Oleh Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Studi Kasus Pt. Cat Makmur Indonesia)

Nabila Nur Alifah, . (2025) Upaya Penyelesaian Perselisihan Akibat Uang Lembur Pekerja Yang Tidak Dibayar Oleh Perusahaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Studi Kasus Pt. Cat Makmur Indonesia). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (321kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB)
	Text Jurnal Nabila Nur Alifah.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)

Abstract

Dalam hubungan kerja tentu tidak jauh dengan adanya perselisihan, perselisihan bisa terjadi antara pekerja dengan pekerja atau pekerja dengan penrusahaan/pengusaha. Perselisihan yang terjadi di PT. Cat makmur Indonesia dialami oleh pekerja/buruh dengan pihak perusahaan. Perselisihan terjadi karena upah lembur yang menjadi hak pekerja belum dibayar dan mengalami penungakan dalam pembayaran. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian empiris, bedasarkan analisis dari hasil wawancara kepada beberapa responden/narasumber yang bersedia sebagai objek penelitian dengan disertai pedoman hukum yang berlaku. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. Spesifikasi penelitian ini bersifat kualitatif. Kesepakatan kerja antara perusahaan dengan pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan dijelaskan dengan lisan dari pihak perusahaan mengenai hak-hak dan kewajiban sebagai pekerja/buruh diperusahaan tersebut, hal itu sesuai dengan pasal 57 ayat (1). Bentuk perjanjian yang ada di perusahaan PT. Cat makmur Indonesia terdiri dari dua (2) macam yaitu bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), hal tersebut sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Adapun bentuk penyelesaian per-selisihan yang ada di perusahaan tersebut dapat ditempuh dengan jalur perundingan bipartit disertai dengan negosiasi dan mediasi. sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terdapat dua (2) penyelesaian yaitu penyelesaian secara wajib dan penyelesaian secara sukarela, Penyelesaian secara wajib diadakan secara perundingan bipartit, dengan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Hasil ahkir perundingan bipartit yang diertai dengan negosiasi, namun gagal menemukan titik terang dan akhirnya diselesaikan melalui jalur mediasi dikantor pengawas ketenagakerjaan di tangerang selatandan Perusahaan mengabulkan permintaan yang diajukan oleh pekerja/buruh.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Jejen Juanda
Date Deposited:	30 Apr 2025 09:53
Last Modified:	30 Apr 2025 09:53
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/16568

Actions (login required)

View Item